DPRD Lampung Selatan Soroti Perlindungan Guru Saat RDP Bersama Dinas Pendidikan

KALIANDA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan, Rabu (24/9/2025).

Saat RDP, DPRD menyoroti serius urgensi perlindungan terhadap guru. Forum ini menjadi panggung bagi legislator dan eksekutif untuk menuntaskan persoalan lama yang terus menghantui para tenaga pendidik. Ancaman kekerasan, tekanan psikologis, hingga minimnya jaminan kesejahteraan.

Anggota DPRD Lampung Selatan Aceng Dede Suhendar mengatakan, perlindungan guru tidak boleh hanya menjadi wacana kosong.

 “Guru bukan sekadar pengajar. Mereka adalah pembentuk karakter bangsa. Negara dan daerah wajib hadir menjamin mereka bekerja dalam rasa aman dan bermartabat,” tegas Politisi PKS itu.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan para guru terlindungi secara fisik, mental, dan profesional.

“Kami menolak jika ada guru yang merasa terintimidasi atau bahkan dikriminalisasi saat mengabdi. DPRD akan mengawal lahirnya regulasi daerah yang tegas dan berpihak,” tegas anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PKS ini.

Sorotan ini muncul di tengah meningkatnya kasus-kasus intimidasi terhadap guru, baik dari peserta didik, orang tua, maupun tekanan sistemik. Perlindungan hukum dinilai masih lemah, sementara beban kerja guru terus meningkat.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Drs. H. M. Darmawan, MM, menyambut dorongan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam merancang kebijakan perlindungan yang komprehensif.

"Kami sangat mendukung. Ini adalah upaya bersama demi memberikan rasa aman dan keadilan bagi guru di seluruh wilayah Lampung Selatan,” ujar Darmawan.

RDP ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret: mulai dari pembentukan peraturan daerah (Perda), mekanisme pelaporan kasus, hingga peningkatan kesejahteraan dan penghargaan terhadap profesi guru. (Red)