Fraksi Demokrat DPRD Lampung Selatan Dorong Dinas Pendidikan Realisasikan Pendidikan Gratis Sesuai Putusan MK

KALIANDA – Pendidikan gratis  menjadi impian orang tua wali murid bagi anaknya yang ingin melanjutkan pendidikan setiap jenjangnya.

Aspirasi itu di dorong oleh anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Demokrat, Ayu Kumalasari, SH. Dia meminta Dinas Pendidikan segera merealisasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar gratis.

Ia menegaskan bahwa pendidikan di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus sepenuhnya bebas biaya.

“Putusan MK sudah sangat jelas bahwa pendidikan dasar adalah hak setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab negara. Maka tidak boleh ada lagi pungutan-pungutan di sekolah negeri, baik di SD maupun SMP,” kata Ayu, seperti dikutip kilaulampung.com, Rabu (18/6/2025).

Menurut Ayu, masih ditemukannya pungutan komite atau iuran tidak wajib di beberapa sekolah negeri menunjukkan lemahnya pengawasan dan implementasi di lapangan.

“Kami minta Dinas Pendidikan tegas. Jangan sampai putusan MK hanya jadi simbol hukum, tapi tidak dijalankan. Ini soal hak rakyat,” tegasnya.

Ayu juga menyoroti pentingnya transparansi anggaran pendidikan, terutama Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang seharusnya cukup untuk membiayai kebutuhan dasar operasional sekolah.

“Kalau dana BOS dikelola dengan baik, sekolah tidak perlu lagi membebani orang tua murid. Kami minta evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan anggaran pendidikan,” tambahnya.

Fraksi Demokrat, lanjut Ayu, akan terus mengawal agar seluruh sekolah negeri di Lampung Selatan mematuhi aturan dan menjamin pendidikan dasar yang benar-benar gratis, tanpa embel-embel pungutan tambahan.

 “Kita tidak ingin ada anak yang putus sekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu bayar sumbangan. Ini harus menjadi komitmen bersama,”pungkas politisi partai Demokrat ini.(Rls)