Ketidak Singkronan Program Terkuak Saat RPD antara Komisi III DPRD Lampung Selatan dengan Bappeda

KALIANDA – Komisi III DPRD Lampung Selatan menggelar rapat dengar pendapat (RPD) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kamis (16/4/2026).
Dalam rapat itu terkuak lagi ketidak singkronan program antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar Derri Kusuma menilai, masih banyak program pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri tanpa keterpaduan yang jelas. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya manfaat pembangunan bagi masyarakat.
“Kami melihat masih banyak yang belum sinkron antar dinas. Misalnya antara Dinas PUPR dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Harusnya jelas dibangun di mana dan sesuai kebutuhan apa,” ujar Derri.
Ia menegaskan, Bappeda sebagai leading sector dalam perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengoreksi dan memastikan seluruh program OPD saling terintegrasi sejak tahap perencanaan.
“Di tahap perencanaan ini mohon benar-benar diawasi. Jangan sampai program berjalan masing-masing tanpa arah yang sama,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Lampung Selatan Aryan Saruhian mengatakan, pihaknya terus mendorong seluruh OPD untuk menyusun program yang terintegrasi dan saling mendukung.
“Kami tidak bosan mengingatkan OPD agar satu kegiatan bisa mencakup sektor lain, sehingga manfaatnya lebih luas bagi masyarakat,” jelas Aryan.
Ia menyebutkan, saat ini pemerintah daerah sebenarnya sudah memiliki locus atau titik lokasi prioritas pembangunan yang menjadi acuan bersama. Selain itu, Bupati juga telah menginstruksikan agar dilakukan sinkronisasi program di setiap OPD melalui penyusunan site plan.
“Semua OPD sudah diminta membuat site plan, sehingga kegiatan bisa terarah dan saling terhubung. Secara perencanaan sebenarnya sudah disinkronkan,” ujarnya.
Namun, Aryan mengakui dalam pelaksanaannya di lapangan masih kerap ditemukan kendala. Salah satunya adalah perubahan kondisi akibat faktor tak terduga, seperti kerusakan infrastruktur di lokasi lain yang lebih mendesak untuk segera ditangani.
“Kadang saat akan dilaksanakan, muncul kondisi darurat di lokasi berbeda, sehingga prioritas bergeser. Ini yang menjadi tantangan di lapangan,” ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya memastikan Bappeda akan terus berupaya memaksimalkan sinkronisasi program agar pembangunan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat(Rls)