Polemik RAPBD 2026 Belum Proporsional, Wakil Ketua III DPRD Lampung Selatan Bella Jayanti: Masih Tahap Pembahasan

KALIANDA – DPRD Lampung Selatan saat ini sedang dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.

Dalam pembahasan itu, DPRD Lampung Selatan akan berupaya menekan porsi belanja tidak langsung dalam RAPBD 2026 demi memperbesar ruang belanja langsung yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Itu disampaikan Wakil Ketua III DPRD Lampung Selatan Bella Jayanti menanggapi diskursus publik terkait dugaan ketidakseimbangan struktur anggaran RAPBD 2026.

Bella menegaskan bahwa dokumen RAPBD yang beredar belum bersifat final dan masih dalam tahap pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

“Dokumen yang beredar belum final. Menilai anggaran ‘tidak proporsional’ saat ini masih terlalu dini,”kata Bella dikutip, Jumat (21/11/2025).

Politisi PAN ini menyebut, porsi belanja tidak langsung yang tampak besar bukan berarti tidak proporsional.

Sebab sebagian besar merupakan komponen belanja wajib, seperti gaji pegawai dan kewajiban daerah lainnya yang tidak dapat dikurangi begitu saja secara sepihak.

Ia menegaskan bahwa pembahasan RAPBD 2026 masih berlangsung dan bersifat dinamis.

Artinya, peluang perubahan baik peningkatan maupun pengurangan pos anggaran, masih sangat memungkinkan hingga pembahasan ditetapkan.

Diketahui, struktur RAPBD 2026 disebut Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan belum ideal. Dari total pendapatan daerah sebesar Rp 1,6 triliun, belanja tidak langsung tercatat mencapai Rp 1,4 triliun.

Rinciannya, belanja pegawai Rp 800 miliar dan belanja barang dan jasa Rp 600 miliar. Sementara belanja modal hanya dipatok Rp 260 miliar.

Bella juga merespons soal masukan publik terkait pemborosan anggaran penerangan jalan umum (PJU) yang tengah jadi perbincangan.

“Setiap biaya tidak bisa langsung disebut ‘pemborosan’ tanpa verifikasi teknis dari perangkat daerah,” tegasnya.(rls)