Wakil Ketua DPRD Lampung Selatan Merik Havit Soroti Soal Kapal Ambulans Laut Terbengkalai

KALIANDA–  Kapal Ambulan laut milik Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan jadi sorotan anggota DPRD Lampung Selatan dalam rapat pembahasan anggaran perubahan bersama Komisi IV, Senin (16/6/2025).

Wakil Ketua DPRD Lampung Selatan Merik Havit, SH,MH mendesak agar kapal tersebut segera dihibahkan atau dipinjamkan ke warga Desa Tejang, Pulau Sebesi, yang sangat membutuhkan layanan transportasi medis cepat.

“Selama ini kapal ambulans laut itu tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh warga. Saya sendiri berkali-kali harus turun tangan mengantar pasien, bahkan jenazah, dari Pulau Sebesi. Kadang jam 2 pagi warga telepon saya, bukan Dinkes. Lalu, kapal itu gunanya apa?” tegas Merik seperti dikutip kilaulampung.com dilaman tigapena.com, Selasa (17/6/2025).

Legislator PDI Perjuangan itu menilai, aset miliaran rupiah tersebut terancam rusak sia-sia. Untuk itu, dia berharap kapal itu dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau Dinkes tak sanggup operasikan karena keterbatasan anggaran, lebih baik hibahkan ke Desa Tejang. Biar nanti desa anggarkan biaya operasional dari Dana Desa (DD). Jangan biarkan aset bernilai tinggi ini jadi besi tua,”ujarnya.

Wakil rakyat asal Dapil 1 (Kecamatan Kalianda dan Rajabasa) itu juga menyoroti minimnya perhatian Dinkes terhadap penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Lampung Selatan.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini banyak warga terpaksa menempuh perjalanan jauh ke Pesawaran hanya untuk menebus obat ODGJ.

“Masa hanya untuk obat ODGJ warga harus ke Kurungan Nyawa? Ongkosnya besar, dan tidak semua keluarga mampu. Saya minta Puskesmas bisa menyediakan obat ODGJ. Jangan abaikan mereka,” tegas Merik.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinkes Lamsel Sumantri menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti usulan DPRD. Ia mengakui selama ini operasional kapal memang terkendala anggaran.

“Saran dari Pak Dewan akan kami pelajari. Memang sempat dianggarkan, tapi belum tahu realisasinya. Untuk opsi hibah atau pinjam pakai, kita lihat dulu regulasinya,”kata Sumantri (Rls)